Catatan bukti · UDINUS · SDGs
- Unit
- Rektorat UDINUS
- Periode
- 2025
- Tujuan
- Nomor
- 28e8cd3d-f1ea-4e48-9eac-b6df01064cac
- Terbit
- 2026-10-30
Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) melaksanakan penelitian hukum normatif mengenai ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum terhadap pecandu narkotika di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan peneliti UDINUS Andri Winjaya Laksana, Adhi Budi Susilo, Peni Rinda Listyawati, Setiawan Widiyoko, dan Toni Triyanto sebagai peserta. Penelitian tersebut mengkaji penerapan pasal-pasal hukum yang seharusnya dikenakan kepada pengedar atau kurir, tetapi diterapkan kepada pecandu. Menurut penelitian, penerapan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena hak pecandu untuk memperoleh rehabilitasi tidak didapatkan.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian mengidentifikasi adanya ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum terhadap pecandu narkotika di Indonesia. Ketidakpastian tersebut disebabkan oleh perbedaan penafsiran antara Pasal 127 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penafsiran tersebut telah menimbulkan disparitas pemidanaan dan dinyatakan mengabaikan prinsip keadilan.
Penelitian juga menyatakan bahwa Pasal 112, yang seharusnya ditujukan kepada pengedar narkotika, sering disalahgunakan untuk menjerat pecandu. Sementara itu, pecandu seharusnya memperoleh rehabilitasi berdasarkan Pasal 127. Respons yang diusulkan adalah rekonstruksi hukum yang berfokus pada harmonisasi Pasal 127 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Rekonstruksi tersebut diarahkan untuk menyelaraskan kedua pasal dengan memberikan batasan kuantitatif dan kriteria yang jelas guna membedakan penyalah guna dari pengedar. Sejalan dengan tujuan yang dinyatakan, kegiatan ini membahas dimensi hukum dan keadilan dari persoalan kecanduan narkotika melalui analisis ketentuan perundang-undangan, penafsiran kasus, hak rehabilitasi, dan disparitas pemidanaan. UDINUS membingkai kegiatan ini sebagai kontribusi terhadap kajian ketidakpastian hukum dan kebutuhan akan ketentuan yang lebih jelas dalam penegakan hukum narkotika.