Lewati ke konten
SDGs Center UDINUS

Catatan bukti · UDINUS · SDGs

Penerapan pengadaan publik berkelanjutan di Indonesia: dampak ekonomi dan manfaat sosial-ekonomi dari memprioritaskan produk domestik

Rektorat UDINUS 2025 Terbit 2026-10-30

Catatan bukti · UDINUS · SDGs

Unit
Rektorat UDINUS
Periode
2025
Tujuan
Nomor
dfd6a1dd-76d8-4a2d-8006-529777923cc5
Terbit
2026-10-30

Universitas Dian Nuswantoro melaksanakan studi mengenai penerapan pengadaan publik berkelanjutan (SPP) dalam kerangka hukum Indonesia serta mengkaji dampak ekonomi dari pemberian prioritas kepada produk domestik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai studi jurnal yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 1 dan 12. Sadtyaji, Dewi; Martadi, Nana Storada Dwi; Yuwono, Teguh; Yuwanto, Yuwanto; dan Herawati, Nunik Retno berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Studi ini menganalisis dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan data pengadaan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip SPP tertanam dalam hukum dan praktik di Indonesia. Penelitian ini juga mengevaluasi hasil ekonomi yang berkaitan dengan fokus pengadaan pada produk domestik. Bukti penelitian dikumpulkan dari sumber sekunder dan wawancara dengan staf Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sumber-sumber tersebut menjadi dasar untuk mempertimbangkan dimensi hukum dan praktis dari pengadaan publik berkelanjutan.

Temuan penelitian melaporkan bahwa pengalokasian IDR 312 44 triliun untuk produk domestik dan IDR 60.06 triliun untuk impor memberikan kontribusi tambahan sebesar 1.12% terhadap GDP, setara dengan IDR 105.6 triliun. Rasio pengadaan tersebut juga dilaporkan meningkatkan tingkat ketenagakerjaan sebesar 2.18%, yang setara dengan 2.63 juta pekerjaan. Temuan ini menghubungkan kajian mengenai praktik pengadaan yang bertanggung jawab dengan penilaian terhadap hasil ekonomi dan ketenagakerjaan yang dilaporkan.

Melalui kegiatan ini, UDINUS mendokumentasikan analisis mengenai pengadaan publik berkelanjutan, prioritas terhadap produk domestik, kerangka hukum Indonesia, serta dampak ekonomi yang dilaporkan. Dengan demikian, studi ini relevan dengan SDG 12 melalui fokusnya pada pengadaan publik berkelanjutan dan dengan SDG 1 melalui kajiannya terhadap hasil ketenagakerjaan yang dilaporkan. Kegiatan ini tercatat sebagai studi jurnal tahun 2025 dalam sumber yang disediakan.

Rujukan https://www.scopus.com/pages/publications/105022651089?origin=resultslist